|News
Share
Gatra | Kamis, 13 Juni 2024
Mengurai Tekanan Politik Dagang Biodiesel
Uni Eropa tak berhenti menyerang produk biodiesel Indonesia yang dipasarkan di kawasan itu. Mitigasi perlu dilakukan dengan inovasi mencari sumber campuran bahan bakar nabati lainnya. Sertifikasi biofuel asing sebagai bahan bakar berkelanjutan harus dihentikan, jika terjadi penolakan akses terhadap lokasi tersebut,”begitu bunyi penggalan catatan yang disampaikan pada pertemuan menteri energi Uni Eropa (UE) yang berlangsung pada Kamis, 30 Mei lalu. Komisi Eropa tengah menindaklanjuti impor biodiesel dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, karena diduga menghindari bea masuk Uni Eropa. Sejatinya, ini merupakan kelanjutan dari proses investigasi berlangsung sejak Agustus 2023 lalu. Seperti dikutip dari Reuters, investigasi dilakukan seiring protes Prancis, Jerman, dan Belanda agar UE menerapkan pemeriksaan ketat terhadap aktivitas impor biofiiel dari sejumlah negara Asia. Mereka menilai ada kecurangan impor biodiesel, salah satunya dari Cina. Mereka juga menilai telah terjadi perubahan pola perdagangan yang melibatkan ekspor dari Indonesia dan Cina serta Inggris ke UE. “Permintaan tersebut mengandung cukup bukti bahwa tindakan pemulihan kewajiban yang ada terhadap impor produk yang bersangkutan dihindari dengan impor produk yang diselidiki,” ungkap Komisi Eropa dikutip dari jurnal resmi UE, 2023 lalu. Catatan itu menambah panjang dattar tekanan Eropa pada produk biodiesel Indonesia. Pasalnya, ini bukan kasus yang pertama. Sebelumnya, pada 15 Agustus 2023 lalu, WTO menerima permintaan konsultasi RI alas pengenaan bea masuk imbalan (BMI) biodiesel oleh UE. Dokumen sengketa pun sudah meluncur ke negara-negara ang- gota lewat surat bernomor WT/ DS618/1.G/L/1486G/SCM/D136/1. Saat itu, RI mengajukan konsultasi sengketa, karena UK mengenakan BMI pada kisaran H-18 persen sejak 201°. WTO pun menyetujui pembentukan panel penye-lesaian sengketa itu melalui Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Wn () pac la penemuan dfGeneva, Sw iss 2 \( (vember 2023. Melalui siaran pers, DSB WTO menyebutkan, panel itu dibentuk setelah RI mengajukan permintaan kedua, pembentukan panel atas kasus sengketa bernomor I )S618 itu, pada26Oktober2023. Uni Eropa pernah menerapkan kebijakan serupa pada 2013-2016 lalu. Bea masuk ami (lumping (BMAD) biodiesel yang diimpor l\l saal im sebesar 8,8-23,3 persen. Alhasil, nilai ekspor biodiesel ke wilayah Eropa anjlok 42,84 persen dari 649 juta dollar AS pada 2013 menjadi 1 50 juta dollar AS pada 2016. Saal itu, kl berhasil menang setelah proses berjalan empat tahun. Pada 25Januari2014, UK akhirnya mengakui beberapa kesalahan. Ipi antaranya, terkait dengan penghitungan margin dumping sem*ntara untuk sampel produsen Indonesia, tetapi tidak merevisi li\l UD sem*ntara. Namun, masalah belum selesai disitu. Ancaman lainnya adalah penerapan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang merugikan Indonesia. 1 Iai yang juga mulai disorot Amerika Serikat dan beberapa negara lain di Eropa. Jika kebijakan ini diterapkan, mengancam keberlangsungan industri dan melambungnya harga. Undang-Und.niL\’ l U) produk bebas deforestasi atau EUDR ini menjadi tantangan yang bisa merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia. Sawit hanya salah satunya. Ketika nanti mulai diadaptasi dan diimplementasikan, UU ini akan menutup rantai pasok ke kawasan dari produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Sasaran regulasi ini adalah negara eksportir produk komoditas lidak hanya turunan sawit, tapi juga kedelai, kakao, kayu dan karet hingga furniture. sem*ntara Indonesia merupakan pemasok minyak sawit terbesar di dunia, dan salah satu produsen kakao, kayu, dan karet dunia. Jika melihat perkembangan komoditas apa yang paling dipromosikan untuk mengurangi emisi karbon, biodiesel salah sam jawabannya. (Aian yang bisa ditarik dari balian bakar alternatif ini menurut Komisi Eropa nilainj a tembus 3 I miliar euro alan setara dengan (JSS33.6 miliar per tahun. Maka tidak mengherankan jika komoditas ini memicu perselisihan dagang, utamanya karena pertentangan soal ramah tidaknya produk turunan sawit bagi lingkungan. Di mata UE, sawit dan turunan produknya adalah penyebab utama deforestasi. Nah, di sisi lain Indonesia punya program mandatori biodiesel yang dilakukan dengan mencampur hanan bakar alternatif solar dengan biodiesel hasil olahan kelapa sawit. Program ini dimulai dengan biodiesel 20 (B20). B menunjukkan presentasi biodisel. artinya B20 adalah perpaduan 20% biodiesel dan 80% solar minyak bumi. Sebelumnya pada 2013-2014 sudah dimulai dengan program BIO, meningkat menjadi 1520 dan targetnya menjadi 30% (B30) pada 2025. Bahkan, saat ini sudah mulai digencarkan untuk menjalankan program B35 dan B40. Memang tidak hanya sawit yang bisa dijadikan bahari baku biodiesel. Ada tanaman lain seperti jarak, kemiri, kemiri cina, dan lainnya sepanjang bisa diolah menjadi minyak nabati atau hewani. Seluruh program mandatatori ini ditujukan agar produk komoditas sawit Indonesia punya nilai manfaat, selain untuk minyak goreng atau ekspor ( l\'() Ada upaya konservasi penggunaan energi fi sil, dan punya dampak mengerek harga CPO sebagai penghasil devisa utama. Indonesia sendiri, menurut dataAsosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi),sepanjang 2023 memproduksi 13,15 juta kiloliter biodiesel, Bertambah sekitar 1,3 iuta kiloliter dibanding 2022. Ini rekor produksi biodiesel tertinggi sejauh ini. Sekitar 93 persen produksi dalam negeri pada 2023 digunakan untuk keperlun domestik, 7% sisanya diekspor.Aprobijuga mencatat, program biodiesel mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi cukup besar. I lingga US$11 miliar atau setara Rpl73 triliun. Setiap tahunnya, angka itu naik signifikan, di mana pengurangan impor solar pada 20 IH sebesar US$1,95 miliar, 2019 sebesar US$3,34 miliar, 2020 sebesar US$2,7 miliar, 2021 sebesar US$4,8 miliar, dan tahun 2022 sebesar US$9 miliar. sem*ntara itu, menurut laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serapan sawit untuk biodiesel terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, melampaui konsumsi pangan. Data 2023 menyebut konsumsi sawit untuk biodiesel tembus 10,65 juta ton atau 45,9% dari total konsumsi nasional. sem*ntara konsumsi sawit untuk pangan sekitar 10,3 juta ton atau sekitar 44,4% dari total konsumsi nasional. Kementerian ESDM saat ini memang tengah menargetkan penggunaan B40 bisa diterapkan pada 2025 mendatang. Serangkaian ujicoba pemakaian B40 sudah dilakukan pada industri otomotif di Indonesia. Untuk tahun ini, Kementerian ESDM menyebut sejalan dengan upaya menurunkan impor BBM, maka target biodiesel naik menjadi 15,8 juta kilo liter (KL) dari pene- tapan semula sebesar 13,4 juta KL. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energu Eniya Listiani Dewi menegaskan jika Indonesia berhasil mengurangi impor BBM jenis solar. Penyebabnya, karena penerapan Biodiesel. “Impor solar menurun dari yang tadinya 12,5 juta KL pada 2012 menjadi 3,2 juta KL pada 2020,” ungkapnya dalam Special Dialogue Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Melalui Hilirisasi, Kamis 6Juni lalu. Program B40, Eniya melanjutkan, memang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor. Terlebih Indonesia memiliki Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku. Walhasil, penerapan BBN ini juga berdampak pada kesejahteraan petani, emisi CO2 turun sekaligus memperbaiki defisit neraca perdagangan. Peneliti Institute for Esential Services Reform (IESR)Julius Christian Adiatma menilai, kritik terbesar pada biofuel atau Bahan Bakar Nabati (BBN) berbahan baku minyak sawit adalah karena potensi alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan sawit. Inilah yang menyebabkan emisi Gas Rumah Kaca dari penggunaan BBN lebih tinggi dibanding bbm fosil jika dilihat dari keseluruhan daur hidup. Baik pendukung atau penentang BBN berbasis sawit, keduanya melakukan klaim atas dampak positif dan negatifnya tanpa data terbuka. Padahal menurutnya untuk memastikan penggunaan BBN memberi dampak positif bagi lingkungan harus ada ketelusuran jelas soal bahan bakunya. “Sayangnya sampai saat ini belum ada aturan maupun inisiatif yang mewajibkan supplier BBN menyediakan laporan ketelusuran maupun keberlanjutan bahan bakunya,” kata Julius. Pemerintah sebenarnya pernah berencana mewajibkan Indonesian Bioenergy Sustainibility Indicators (IBSI) bagi pelaku industri BBN. Namun, belum terealisasi sampai kini. Standar yang ada, baru di perkebunan sawit, yakni ISPO. Sayangnya, saat ini baru 5,7 Ha perkebunan sawit yang tersertifikasi ISPO atau sekitar 37 persen dari total luas lahan sawit nasional. Tanpa adanya mandat penggunaan minyak sawit bersertifikasi ISPO, ia menilai BBN berpotensi diproduksi menggunakan minnyak sawit dari perkebunan yang tidak bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kemudian, selain alih fungsi lahan, Julius juga menilai perlunya perhatian pada pabrik minyak sawit dari supplier sudah menerapkan sistem methane capture dalam pengolahan limbahnya. Jika tidak menggunakan methane capture, metana yang dihasilkan akan terlepas ke lingkungan menjadi emisi GRK. Tidak hanya itu, pembakaran BBN seperti biodiesel di mesin kendaraan juga masih berpeluang menghasilkan gas buang dalam bentuk yang berkontribusi pada polusi udara. Khususnya emisi Nox, biodiesel menghasilkan gas buang dengan kandungan Nox yang lebih tinggi daripada diesel konvensional. Namun kandungan PM, Sox, dan CO-nya lebih rendah dibanding diesel konvensional. Ia menyarankan pengembangan BBN dengan bahan baku non sawit yang utamanya berbasis limbah. Salah satu yang potensial adalah minyak jelantah, dan limbah pertanian untuk menghindari dampak negatif. Memang saat ini masih terbilang mahal dan butuh dukungan insentif untuk pengembangan teknologin-ya.”Insentif jangan hanya diberikan pada biodiesel berbasis sawit saja, sehingga tidak mendorong pengembangan teknologi alternatif,” jelasnya. Masih menurut Julius, terkait dengan peran BBN dalam transisi energi, tentu harus hati-hati menentukan subsektor mana yang berkontribusi optimal. Di sektor transportasi, misalnya, kendaraan listrik sudah menarik minat masyarakat baik itu motor atau mobil. Maka dalam jangka menengah, diperkirakan adopsi kendaraan listrik akan cukup masif. Artinya peran BBN menggantikan bensin mungkin menjadi kurang relevan. Namun untuk kendaraan berat jarak jauh seperti bus antar kota dan truk, alternatif kendaraan listrk maupun hidrogen (fuel cell) masih belum atraktif. Di sektor ini masih ada kebutuhan BBN dalam jangka menengah-panjang. Meski demikian, menurutnya perlu diantisipasi perkembangan teknologi-teknologi yang diperkirakan akan semakin murah. sem*ntara itu, biaya produksi BBN, dalam hal ini biodiesel, relatif stagnan karena teknologinya cukup matang. Solusinya, bisa membuat pabrik produksi BBN yang lebih fleksibel secara output, sehingga bisa dialihkan menjadi produk lain jika sewaktu-waktu permintaan pada BBN menurun. Penting juga untuk melirik teknologi utamanya pada BBN yang teknologi pengolahannya belum banyak dikembangkan. Misalnya, seperti bioavtur. Sejauh ini organisasi penerbangan sipil internasional sudah menetapkan penggunaan bioavtur sebagai strategi kunci dalam upaya iklim di sektor penerbangan. “BBN paling potensial adalah bioavtur, karena sampai saat ini belum ada teknologi alternatif yang menjanjikan untuk penerbangan jarak jauh,” ungkapnya.
BERITA BIOFUEL
Tribunnews.com | Senin, 17 Juni 2024
Tangki Biodiesel di Bontang Terbakar, PT Energi Unggul Persada Terancam Sanksi Pertamina
Insiden kebakaran yang terjadi di PT Energi Unggul Persada (EUP) pada Jumat dini hari tadi, bisa merembet ke sanksi dari Pertamina. Pasalnya perusahaan plat merah tersebut memiliki kontrak kerja sama dengan PT EUP dalam menyuplai kebetuhan biodiesel. “Sebenarnya yang menjadi masalah adalah terganggu kontrak kita (EUP-red) dengan Pertamina,” kata Humas PT EUP Jayadi kepada wartawan. Jayadi menjelaskan sanksi ini bisa saja dijatuhkan lantaran, besar kemungkinan ada kendala distribusi yang disebabkan oleh kebakaran pada tangki penyimpanan ini. Dia tidak merinci berapa banyak yang mesti disuplai EUP ke Pertamina. Namun secara estimasi dengan terbakarnya tangki yang menyimpan 2000 metrik ton per hari, akan mengurangi volume pengiriman. Menurutnya butuh waktu untuk memulihkan produksi perusahaan. Pasalnya pihaknya mesti melakukan investigasi internal terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kebakaran dan menghitung kerugian yang timbul. Mesti demikian Jayadi mengaku, pihaknya skema menutupi kebutuhan suplai tersebut bisa diambil dari anak perusahaan lainnya di Kalbar, namun resikonya adalah besaran biaya distribusi yang berbeda. “Kita melihat cara apa yang bisa dilakukan,” terangnya.
